Selasa, 29 November 2011

UMK Batam RP1.310.000

UMK BATAM RP1.310.000
Gubernur Kepri Muhammad Sani akhirnya menetapkan angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012 sebesar RP1.310.000. Angka ini melebihi angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati buruh, pengusaha dan pemerintah kota Batam sebesar RP1.302.992.
Muhammad Sani mengaku setelah resmi menandatangani surat keputusan penetapan UMK itu, setelah sebelumnya dibahas bersama oleh Dewan Pengupahan Provinsi KEPRI atas usulan Wali kota Batam Ahmad Dahlan pasca unjukrasa yang berakhir anarkis akhir pekan lalu.
Kami telah sepakat dan memutuskan UMK Batam tahun 2012 sebesar RP1.310.000,” tegasnya Sani Kepada wartawan disela-sela rapat koordinasi pengentasan kemiskinan di Harris Hotel Batam Centre, senin (28/11).
Orang no.1 di Provinsi KEPRI ini juga mengaku sebelum memutuskan besarannya UMK yang diperjuangkan para buruh di BAtam hingga terjadi kerusuhan hampir tiga hari itu, ia telah bertemu dan berdiskusi juga denga Kapolda Kepri Brigjen Raden BW serta serikat pekerja di Batam.
Saya telah bertemu dan minta aspirasi dari adik-adik serikat pekerja pada hari minggu (27/11) lalu sebelum keputusan ini dibuat,” kata Sani yang didampingi Wakil Gubernur Soerya Respationo, ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Suhajar Diatoro dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri Tagor Natipulu.
Dari pertemuan dengan serikat pekerja baik FSPMI, SPSI dan SBSI, dihasilkan juga sejumlah kebijakan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhinya. Kewajiban tersebut diantaranya, penambahan armada angkutan (Bus) bagi buruh dengan trayek-trayek mudah dijangkau pekerja, pembangunan pengadilan hubungan industrial (PHI), peningkatan semberdaya buruh melalui pelatihan agar berkompetensi dalam rangka transfer pengetahuan dan peninjauan ulang Peraturan Daerah Kota Batam terkait kenaikan pajak kos-kosan dan warung makan.
Untuk itu diminta kepada Bapak Walikota Batam untuk me-review kenaikan pajak kos-kosan dan warung makan, “tukas mantan Bupati Tanjung Balai Karimun Ini.
Menurut Sani jika hal-hal diatas dilakukan, maka upah yang diperoleh pekerja atau buruh di Batam dapat bermakna atau benar-benar dirasakan nilainya dalam menjalani kehidupan mereka.
Sani juga menegaskan penetapan UMK Batam tahun 2012 ini telah dilakukan dengan hati nurani dan bisa diterima oleh semua pihak baik pekerja, pengusaha maupun pemerintah daerah sendiri.
Terpisah, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyatakan pada prinsipnya PEmko akan tetap merevisi kenaikan pajak kos-kosan serta restoran sesuai tuntutan buruh dan permintaan Gubernur tersebut.
Wali Kota akan segera berkonsultasi dengan DPRD Batam terkait kebijakan ini. Sebab, penerimaan pajak-pajak daerah sudah terlanjur masuk dalam asumsi pendapatan asli Daerah dalam APBD Kota Batam 2012.
Jadi bukan berarti Perda-Perda itu dibatalkan, tapi akan kita tinjau ulang pelaksanaannya, kata Dahlan.
Dahlan menyampaikan, pelaksanaan Perda pajak-pajak daerah bisa mempengaruhi harga2 kebutuhan pokok di masyarakat. Seperti pajak-pajak usaha kos, pajak usaha catering dan lain sebagainya. Jika pajak-pajak tersebut ditunda, diharapkan beban masyarakat khususnya pekerja akan berkurang.
Kalau ditunda pelaksanaannya, KHL juga bias ditekan,”katanya.
Sebetulnya, lanjut Dahlan, pemerintah telah membuat beberapa program untuk meringankan beban pekerja. Misalnya pembangunan rumah susun sewa murah bagi pekerja, pembentukan koperasi pekerja hingga pengadaan Buis karyawan.
Memang bus karyawan masih terbatas. Tapi kami sudah bicara dengan Gubernur. Tahun depan Provinsi akan membantu armada bus karyawan.” Ujar Dahlan.
Terpisah, Kepala Disperindag dan ESDM Kota Batam, Ahmad Hijazi, mengatakan pemerintah terus berupaya menekan harga kebutuhan pokok. Salah satu strateginya adalah dengan mengajukan izin impor komoditas kebutuhan pokok ke pusat. “sayangnya Izin impor tidak mudah,” kata Hijazi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta semua pihak agar bias menerima dengan lapang dada angka UMK yang telah ditetapkan tersebut.
:”semoga angka UMK yang telah ditetapkan pemerintah dapat diterima buruh dan bias dilaksanakan oleh pengusaha,”imbau politisi partai Golkar ini.
Menurut Agung, dialog adalah sebuah cara paling baik untuk pengambilan keputusan agar didapatkan penyelesaian terbaik suatu persoalan bukan dengan cara kekerasan. (Sumber: dari Koran POSMETRO Batam Selasa 29 Nov 2011)

ANGKA RP1.760.000 AKAN DIRUNDINGKAN DAHLAN (WALIKOTA BATAM)

ANGKA RP1.760.000 AKAN DIRUNDINGKAN AHMAD DAHLAN (WALIKOTA BATAM)
WALIKOTA Batam, Ahmad Dahlan menegaskan, dirinya tidak berhak menentukan besaran Upah Minimum Kota (UMK) seorang diri.” Pertama, mengenai angka sesungguhnya, diputuskan oleh tiga komponen, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Apabila komponen ini sepakat, maka itulah yang menjadi Upah Minimum Kota (UMK),” katanya sesaat setelah mengadakan pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja di lantai IV Kantor Walikota.
Menurutnya, tahun ini kesepakatan UMK sama dengan KHL tidak didapatkan. Karena pengusaha menawarkan angka RP1.260.000. selain itu, tambah Dahlan, ada angka KHL yang disepakati oleh perwakilan dari Dewan pengupahan dan sudah ditandatangani. “Tahun lalu disepakati UMK Batam adalah RP1.180 juta. Pada item itu dikatakan tahun depan diusahakan minimum sama KHL dengan UMK, karena itu, tahun ini pemerintah Kota BAtam akan mengusulkan ke Provinsi UMK sama dnegan KHl. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini hanya usulan dari Wali kota Batam kepada Gubernur. Karena keputusan terakhir itu adalah pada Gubernur,” jelasnya.
Mengenai permintaan pekerja RP1.760.400. Ahmad Dahlan mengaku pihaknya hanya berpegang kepada kesepakatan, bahwa UMK itu sama dengan KHL. “KHL yang telah ditandatangani oleh perwakilan dewan pengupahan serikat pekerja adalah RP1.302.992,” katanya. Dahlan tidak dapat mengatakan apakah permintaan para pendemo yang menuntut angka Rp1.760.400 dapat di usulkan kepada Gubernur. Menurutnya pemko Batam hanya menyampaikan bahwa Angka KHL sama dengan UMK. “dan angka KHL itu adalah RP1.302.992.” tegasnya.
Menurutnya, angka tersebut bukan satu-satunya yang akan diusulkan kepada Gubernur. Permintaan pekerja sebesar RP1.760.400. sampai saat ini masih terus dibahas Pemko Batam. “sampai saat ini masih kita pikirkan. Sedang kita konsep suratnya dan secepatnya akan kita usulkan, jelasnya. Sekali lagi Dahlan mengatakan pihaknya akan terus berusaha agar UMK sama dengan KHL. “UMKnya adalah RP1.302.992 dan itu merupakan kesepakatan antara perwakilan serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah,” paparnya.
DAhlan, ketika ditanya kenapa enggan menemui para pendemo, dia beralasan sebetulnya mau menemui parapengunjukrasa dengan syarat setelah keadaan kondusif. Dahlan bahkan berdalih sebenarnya masalah ini sudah ditangani Pemko Batam. Kemarin kita sudah ambil alih, pak Wawa sudah menyampaikan angka ini. Tetapi karena terlanjur rusuh, jadi tidak tercapai,” jelasnya. Sementara itu ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Saiful mengaku pihaknya tidak ingin ada perundingan-perundingan lagi.” Kami hanya ingin Walikota menyampaikan sikapnya di hadapan teman-teman. Angka yang kami minta tetap RP1.760.400, “ jelasnya.
Dirinya juga tidak menjamin jika angka yang diajukan pekerja tidak diakomodir oleh pemerintah. “sebenarnya ini perundingan yang gampang tetapi dipersulit. Intinya kami ingin Walikota menyampaikan sikapnya. Saya juga tidak menjamin apa yang akan terjadi jika angka ini tidak disepakati,” ancamnya. (sunber:dari Koran POSMETRO, hari Jum’at, 25 November 2011)

BRUTAL KARENA MOTOR PARKIR DI RUSAK SATPOL PP

BRUTAL KARENA MOTOR PARKIR DIRUSAK SATPOL PP
Seantero Natam Nyaris Rusuh
Letusan senjata berpeluru hampa disertai kepulan asap dari pistol gas air mata yang dibidikkan aparat gabungan Sabhara Polresta Barelang dan Brimob Polda Kepri, menandingi lemparan batu, kayu dan peralatan seadanya yangh disasarkan pendemo kearah pelataran kantor Walikota BAtam, jalan Engku Puteri, BAtamkota, tempat pasukan pengendalian massa (Dalmas) bercokol membentengi gedung pemerintahan tersebut.
Pagar kawat duri yanh dipasang polisi, tak mampu membendung luapan buruh yang terus memaksa masuk kehalaman kantor walikota. Kerusuhan berulangkali pecah, menyusul aksi saling lempar batu antara buruh dan aparat keamanan. Keadaan makin tak terkendali, tatkala petugas yang membentuk barikade terpancing emosi dan balas memukul mundur barisan pendemo. Tak ayal, sejumlah pedagang pun turut menjadi korban ketika gerobak dagangan mereka tak luput dari amukan massa dan aparat.
Bak berburu rusa, pasukan yang tersulut kesal terus mendesak demonstran. Sebaliknya. Kelompok pengunjukrasa membalas dengan menyerang petugas berseragam, termasuk beberapa wartawan yang mengabadikan momen dari jarak dekat. Siang tengah hari, kamis(24/11), Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo dan KApolda, Brigjen RAden Budi Winarso, menemui dan mencoba menenangkan massa. Tapi kedatangan dua orang ini tak membuat suasana mendingin.
Kerusuhan berulangkali pecah hingga pos Satpol PP dibakar massa. Bahkan, ditengah hujan peluru hampa dan karet yang disertai desingan pelontar gas air mata, seorang polisi berpakaian preman pun menjadi sasaran amukan buruh di Kantor Imigrasi. Belum diketahui identitas personil polisi berpakaian preman yang diduga dikeroyok buruh itu. Kerusuhan terus berlanjut, dan polisi mengerahkan kekuatannya mengejar hingga radius ratusan meter dari lokasi unjuk rasa.
“kami harap saudara-saudara membubarkan diri karena perbuatan saudara sudah melanggar aturan. Kami terpaksa melakukan tindakan kepolisian jika saudara-saudara tidak membubarkan diri, “terdengar keras teriakan dari pengeras suara. Melihat polisi meringsek maju, ribuan buruh yang berdemo itu pun akhirnya memilih mundur.
Beberapa warga yang semula hanya menonton, terlihat panic dan berhamburan sambil berlari menyelamatkan diri, di antaranya tampak mereka menggendong anak-anaknya. Pedagang yang tidak sempat angkat kaki memilih berlindung dibalik geribak dagangannya. Pendemo yang semula mundur kearah Bank Indonesia dan Masjid Agung, kembali terpancing menyerang setelah mengetahui puluhan motor mereka dihancurkan aparat Satpol PP. Aksi perusakan motor pendemo oleh Satpol PP inilah yang diduga kian membuat para buruh marah.
Sekitar pukul 02.00 WIB, polisi dan aparat Brimobda berhasil menghalau para pendemo hingga didepan sekolah Global dan MYmart. Para pendemo yang memilih balik kedaerah Mukakuning, merusak apa saja yang berbau “pemerintah dan Polisi” yang mereka temui. Pos Polantas di Simpang Kabil dibakar massa yang baru pulang demo. Termasuk satu motor yang ada dipos tersebut. Kebetulan ketika pembakaran itu, tidak ada polisi terlihat didalam pos.
Usai melakukan aksi di Simpang KAbil , massa bergegas menuju ke BAtu Aji. Namun belum lagi aksi pertama kelar, massa kembali meluapkan kemarahannya dengan membakar pos Polantas Mukakuning. Massa juga merusak pos satpol PP di depan pos Polantas Mukakuning. Sebuah mobil plat merah BP 40 A jenis Toyota Innova yang berada disamping pos Polantas MukaKuning, juga tak luput dibakar setelah sebelumnya menyuruh sopirnya pergi. Kobaran api sempat membuat para pengguna jalan panic. Pos polisi Simpang Basecamp juga dibakar. Pos polisi Simpang jam juga tak luput dari penghancuran.
Kerusuhan terus merebak. Massa juga menghancurkan Pos Polantas di Simpang Indosat, Baloi. Kantor Camat Lubukbaja juga dilempari. Nasib serupa juga menimpa pos polantas Simpang Rosdale. Bank BNI Sei Panas juga dilempari batu. Pos Polisi Windsor, pos polisi didepan Graha Sulaiman, juga pos polisi di perempatan Bank Lippo, juga tak luput dari pengrusakan.
Massa terus melanjutkan aksi mereka sepanjang jalan yang mereka lalui, trafficlight, spanduk-spanduk, lampu jalan, plank-plank, duhancurkan. Sebagian lagi dibakar. Di tanah longsor, pembakaran mobil plat merah juga terjadi. Sebuah mobil Kijang Crystal yang kebetulan berpapasan dengan pendemo dibakar.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Batam, Saiful Bandri, kerusuhan tersebut diluar control mereka. Syaiful memastikan, diantara pendemo pasti ada penyusup yang melakukan provokasi hingga terjadi kerusuhan., Syaiful melihat segerombolan orang yang menggunakan seragam aneh yang bukan dari forum buruh ada diantara para pendemo. “ kalau memang dari pekerja pasti kita tanggungjawab, tapi ini pasti penyusup, “ tegas Syaiful… ( laporan dari Jawaria dan Sumber dari POSMETRO, Jum’at 25 November 2011) ….. thanks‼!   